Jakarta – Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara (UNTAR) melalui Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog (PSPJM) menerima kunjungan _benchmarking_ dari Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan (UPH) pada Kamis, 26 Februari 2026, di Ruang Serbaguna Gedung R Lantai 3. Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–10.20 WIB ini menjadi forum diskusi strategis dalam rangka persiapan pendirian Prodi Pendidikan Profesi Psikolog di UPH.
Delegasi FPsi UPH dipimpin oleh Dekan, Yonatan Aditya, Ph.D., bersama dengan Karel Karsten Himawan, Ph.D., Psikolog (Kepala Program Studi), Yuliana Anggreany, M.Psi., Psikolog (Wakil Kepala Program Studi), Allessandra Theresia, M.Psi., Psikolog, Dr. Yusak Novanto, M.Psi., Psikolog, Dr. Teguh Lesmana, M.Psi., Psikolog, Fransisca F. Sidjaja, Ph.D., Psikolog, dan Krishervina R. Lidiyawati, M.Psi., Psikolog, diterima langsung oleh pimpinan serta jajaran dosen PSPJM UNTAR, antara lain Dr. P. Tommy Y.S. Suyasa, M.Si., Psi., Dr. Naomi Soetikno, M.Pd., Psi., Dr. Fransisca Iriani Roesmala Dewi, M.Si., Roswiyani, Ph.D., Psi., dan Rahmah Hastuti, M.Psi., Psikolog, serta tenaga kependidikan yaitu Virginia Nathania, S.Psi dan Patrick Nugroho Nicktow, M.Psi.
Komitmen Penguatan Mutu dan Regulasi
Dalam sambutannya, pimpinan FPsi UNTAR menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai bagian dari silaturahmi akademik dan penguatan jejaring antarperguruan tinggi. Sementara itu, Dekan FPsi UPH menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempelajari secara komprehensif tata kelola prodi pendidikan profesi psikolog, mulai dari regulasi, struktur kurikulum, kesiapan SDM, hingga pengelolaan laboratorium dan praktik.
Diskusi menyoroti pentingnya pemenuhan persyaratan dalam sistem SIAGA, termasuk dosen home base sesuai SK AP2TPI dengan empat latar (Pendidikan, PIO/Dunia Kerja, Kesehatan, dan Komunitas). Selain itu, tim Supervisor Layanan Praktik Psikologi Profesi Umum (LPPPU) wajib memiliki SIPP aktif serta memenuhi standar administrasi dan substansi.
Peran organisasi profesi, yakni Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), juga menjadi pembahasan penting, khususnya dalam mekanisme penerbitan STR (Surat Tanda Registrasi) melalui sistem SIAP HIMPSI yang terintegrasi dengan kementerian terkait. Proses ini dilakukan setelah mahasiswa lulus dan memperoleh sertifikat profesi yang ditandatangani Rektor dan Dekan.
Struktur Kurikulum dan Tahapan Praktik
Pengelola PSPJM UNTAR memaparkan struktur kurikulum yang diawali dengan tahap pra-profesi selama satu bulan untuk penguatan isu-isu dasar profesi dan pengenalan asesmen. Tahap ini diikuti seluruh mahasiswa, baik lulusan UNTAR maupun dari perguruan tinggi lain, guna menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai tools of assessment.
Semester pertama memuat mata kuliah sesuai ketentuan AP2TPI dengan tambahan muatan lokal seperti Art Therapy, Kapita Selekta, Psikologi Keluarga, serta integrasi seni dan digital. Pada semester kedua dan ketiga, mahasiswa menjalani praktik di empat latar, dengan skema dua latar per semester.
Setiap mahasiswa menyusun laporan kasus (panjang dan pendek) di setiap latar, dengan total tujuh kasus. Evaluasi dilakukan melalui sidang dengan satu penguji dan satu pembimbing. Mahasiswa yang lulus minimal nilai B pada tiap latar berhak melanjutkan ke tahap pra-UKOM sebelum mengikuti uji kompetensi.
Rasio pembimbingan 1:3 diterapkan untuk menjaga kualitas supervisi, dengan kuota penerimaan maksimal 30 mahasiswa per angkatan. Standar ini juga menjadi acuan dalam pengelolaan beban kerja dosen dan perhitungan SKS.
Fast Track dan RPL
Dalam sesi diskusi, Rahmah Hastuti, M.Psi., Psi. selaku MC dan moderator memaparkan peluang kerja sama strategis, antara lain joint research, joint publication, visiting professor, dilanjutkan dengan penjelasan peluang kerja sama. Berikutnya penjelasan dilanjutkan oleh Dekan FPsi Untar, Dr. P. Tommy Y. S. Suyasa, M.Si., Psi, terkait skema fast track bagi mahasiswa UPH untuk mengambil mata kuliah semester 1 Program Studi Psikologi Jenjang Magister (PSPJM) yang selaras dengan penyusunan tesis.
PSPJM juga membuka peluang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan tetap mengacu pada regulasi pemerintah dan ketentuan akreditasi. Sistem pembelajaran PSPJM dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) untuk mendukung fleksibilitas tanpa mengurangi mutu akademik.
Tantangan dan Keberlanjutan Prodi
Diskusi juga membahas tantangan dalam pendirian prodi profesi, termasuk kesiapan SDM, kelengkapan dokumen administratif (kesesuaian data di PDDIKTI dan SIAP HIMPSI), serta perhitungan honorarium supervisor yang mempertimbangkan jenjang pengalaman (senior, madya, dan junior).
Ditekankan pula perbedaan kompetensi psikolog umum dan psikolog spesialis, terutama pada kedalaman intervensi dan penanganan core problem. Prodi Profesi Psikolog menyiapkan lulusan dengan kompetensi asesmen, diagnosis, dan intervensi berbasis kebutuhan fungsi sehari-hari klien sesuai koridor regulasi. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama.
Penutup
Melalui kegiatan ini, kedua institusi berharap dapat terus membangun kolaborasi yang konstruktif dalam pengembangan pendidikan profesi psikolog di Indonesia, sejalan dengan standar nasional dan kebutuhan masyarakat.